RENSTRA RSUD PALABUHANRATU 2016 - 2021

RENSTRA RSUD PALABUHANRATU 2016 - 2021

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1          Latar belakang

Naskah Renstra SKPD PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja lima tahunan terhitung sejak tahun 2016-2021, sesuai masa bakti pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Sebagai rencana kerja, Renstra SKPD PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi 2016-2021, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pasa masa dan proses pemilihan. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi masa bakti 2016-2021, maka visi dan misi yang disampaikan dituangkan ke dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi, dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan terutama penyesuaian dengan kapasitas keuangan daerah sehingga program dan kegiatan yang direncanakan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada setiap bidang kewenangan sudah benar-benar sesuai dengan kapasitas keuangan daerah.

Karena berfungsi sebagai penjabaran RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi 2016-2021, maka isi dan substansi dari Renstra SKPD PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu ini wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam aturan perundangan sebagai berikut :

  1. PP No. 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan, Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
  2. PP No. 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Maksud dan tujuan dari perujukan terhadap kedua aturan perundangan di atas antara lain adalah :

  1. Mendorong PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu untuk menyusun rencana program dan kegiatan atas sebagian dari kewenangan Bupati Kabupaten Sukabumi di bidang pendidikan dasar dan menengah dalam rangka mencegah duplikasi program dengan kewenangan Gubernur di bidang yang sama;
  2. Mendorong PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu untuk menyusun rencana program dan kegiatan yang masuk dalam batas tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencegah terjadinya duplikasi program dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang lain;

 

1.2          Landasan Hukum

Penyusunan Renstra PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu ini dilakukan dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan antara lain:

  1. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1950  tentang  Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950)
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700)
  7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585)
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614)
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815)
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816)
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
  16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  19. Peraturan MenPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 No 20 Seri D)
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E)
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2008-2013
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi  (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1)
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan RSUD Kabupaten Sukabumi
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor : 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13)
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor …… Tahun ………. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.
  28. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 82 Tahun 2012 Tanggal 26 November 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
  29. PERMEN Kesehatan No. 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

 

 

1.3          Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu ini antara lain adalah :

  1. Maksud :
    1. Menyediakan dokumen rencana teknis PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu dalam menyusun Renja SKPD sebagai bahan masukan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
    2. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu  atas pelaksanaan program secara  terukur.

 

  1. Tujuan :
    1. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
    2. Menjamin konsistensi perencanaan teknis PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu dengan arahan strategis Visi dan Misi pasangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi;
    3. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai PP No. 3 tahun 2007.

 

 

1.4          Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

 

Bab 1 Pendahuluan

1.1   Latar Belakang

1.2   Landasan Hukum

1.3   Maksud dan Tujuan

1.4   Sistematika Penulisan

Bab 2 Gambaran Pelayanan RSUD Palabuhanratu

2.1     Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Palabuhanratu

2.2     Sumber Daya RSUD Palabuhanratu

2.3     Kinerja Pelayanan RSUD Palabuhanratu

2.4     Tantangan dan Peluang Pelayanan RSUD Palabuhanratu

Bab 3 Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1     Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Palabuhanratu

3.2     Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih

3.3     Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4     Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5     Penentuan Isu-isu Strategis

Bab 4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rumah Sakit

4.1     Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Palabuhanratu

4.2     Strategi dan Kebijakan

Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab 6 Indikator Kinerja RSUD Palabuhanratu  yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari Renstra PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu ini, serta arah kebijakan yang ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi dan rencana program maka pola pikir yang digunakan dalam penyusunan Renstra ini disampaikan sebagai berikut :

 

 

Hubungi Kami

Jl. Jend. A. Yani No. 2, Citepus, Sukabumi, Jawa Barat 43364
Telp. +62 266 432081
Email. humasrsudpalabuhanratu@gmail.com